HUBUNGAN BILATERAL & MULTILATERAL INDONESIA

HUBUNGAN BILATERAL & MULTILATERAL INDONESIA

A. Kerjasama Bilateral

Bilateral: hubungan kerjasama antara 2 negara.

Jadi, Hubungan / Kerjasama bilateral adalah Hubungan / Kerjasama antar dua Negara dengan tujuan tertentu untuk mencapai Keuntungan atau Kemakmuran diantara kedu belah pihak.

Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Berbagai forum, baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Dalam menjalin hubungan tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan.

Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa non-self governing territory. Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam delapan kawasan.

Contoh Hubungan / Kerjasama Biateral :

• INDONESIA - JEPANG

Hubungan Bilateral kedua negara dibuka pada bulan 20 Januari 1958 dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditandatangani pula Perjanjian Pampasan Perang.

Hubungan diplomatik:

Dibuka pada bulan April 1958 dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditandatangani pula Perjanjian Pampasan Perang. Sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963.

Jumlah warganegara yang tinggal:

Jumlah warganegara Jepang yang tinggal di Indonesia : 11.090 orang (per Oktober 2006)

Jumlah warganegara Indonesia yang tinggal di Jepang : 23.890 (per Desember 2004)

• INDONESIA - GAMBIA

Dalam rangka kerjasama Selatan-selatan, Indonesia sejak dinyatakan sebagai negara yang berhasil dalam berswasembada pangan pada awal tahun 1982, telah memberikan bantuan pertanian kepada 28 negara yang sedang berkembang diantaranya 15 negara di Afrika termasuk Gambia untuk membantu meningkatkan sektor pertanian rakyat antara lain dengan mengirim para petani dan pejabat negara-negara Afrika tersebut untuk dilatih di Indonesia.

Pada tahun 1996, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan FAO membangun 2 pusat pelatihan pertanian (Agriculture Rural Farmers Training Centre /ARFTC), masing-masing di Jenoi, Gambia untuk wilayah Afrika Barat dan di Tanzania untuk wilayah Afrika Timur. ARFTC Jenoi, Gambia yang dioperasikan sejak tahun 1998 telah melatih sebanyak lebih dari 1500 petani Gambia dan diantaranya sekitar 60 orang petani dari 6 negara Afrika Barat (Senegal, Mali, Niger, Sierra Leone, Guinea Bissau, Guinea Conakry). Bantuan Pemerintah Indonesia kepada Gambia tersebut seluruhnya mencapai US$ 1, 4 juta yang direalisasikan dalam beberapa tahap sejak tahun 1996 dan bantuan tersebut berakhir bulan Desember 2003. Pada Bulan September 2003 Tim Evaluasi Pertanian dari Indonesia telah mengunjungi kedua pusat pelatihan ARFTC di Jenoi Gambia dan di Dar Es Salaam Tanzania dan hasilnya ARFTC Jenoi Gambia dinyatakan sebagai Pusat Pelatihan Pertanian yang terbaik. Pusat Pelatihan ARFTC dinilai sangat bermanfaat dan para petani yang telah dilatih di Pusat tersebut telah mengembangkan dan menerapkan pengetahuannya di lapangan dan hasilnya menunjukkan produksi pertanian mereka meningkat 2 sampai 3 kali lipat dari sebelumnya.

Menteri Pertanian RI telah memutuskan memberikan bantuan berupa 4 unit Hand tractors (power tiller), 400 buah cangkul dan 400 buah sabit. Bantuan ini dianggarkan dalam DIP TA 2004 dan telah disampaikan kepada Gambia pada tahun 2004 dengan bantuan transportasinya berasal dari FAO.

• INDONESIA - AUSTRALIA

Kerjasama bilateral Indonesia - Australia di bidang Pertanian khususnya sector peternakan telah berlangsung dalam waktu yang lama. Australia telah membantu Indonesia lebih dari 20 tahun untuk memberantas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan kini Indonesia termasuk negara yang bebas PMK dan diakui secara internasional. Australia juga telah membantu Indonesia membangun Balai Penelitian Peternakan di Ciawi - Bogor.

Kerjasama di bidang pertanian antara Indonesia dan Australia diwadahi dalam suatu Working Group yaitu WGAFC. Pada pelaksanaan Sidang WGAFC XI di Melbourne, Ketua WGAFC Australia dipimpin Dr. Paul Morris, Executive Manager of Market Access and Biosecurity-AFFA, sedangkan Ketua WGAFC XI Indonesia adalah Dr. Delima Hasri Azahari. Struktur organisasi WGAFC terdiri dari 4 Task Force yaitu (1) Task Force on Crops and Plant Products, (2) Task Force on Agribusiness and Support System, (3) Task Force on Livestock and Animal Products, (4) Quarantine Consultation.

• INDONESIA – PAPUA NEW GUINEA

Di bidang kerjasama teknik, PNG selama ini telah memanfaatkan dan mengikuti secara aktif program-program "Kerjasama Teknik antara Negara Berkembang (KTNB)" Indonesia. Program-program KTNB yang diikuti adalah di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pembangunan desa, pekerjaan umum dan koperasi. Pemerintah PNG menghargai bantuan yang telah diberikan Pemerintah Indonesia di bidang ini. Untuk mengembangkan sumberdaya manusia di masa yang akan datang, Pemerintah PNG juga mengharapkan agar latihan yang diberikan selama ini terus dapat dilanjutkan terutama di bidang pertanian.

Pada dasarnya kerjasama bilateral di bidang pertanian antara Indonesia - Papua New Guinea belum dilakukan secara optimal. Dasar hubungan bilateral RI-PNG mengacu pada Basic Arrangement yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1990. Pertemuan bilateral I RI-PNG dilaksanakan pada tanggal 12-13 Februari 2001, di Jayapura, Irian Jaya, sebagai Review Basic Arrangement yang mengatur tentang masalah-masalah di perbatasan kedua negara tahun 1990, yang telah diperpanjang selama 1 (satu) tahun. Pada pertemuan tersebut telah dihasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk perubahan/usul-usul kedua negara antara lain tentang pengaturan masalah-masalah pabean dan karantina.

• INDONESIA - TIMTENG

Pertemuan Informal Menteri Pertanian RI dengan Duta Besar Kawasan Timur Tengah / 29 Juli 2005

Pertemuan yang berlangsung di Perkebunan Teh milik PT. Perkebunan Nusantara VIII di hadiri perwakilan dari 12 negara Timur Tengah dan sejumlah pejabat dari berbagai instansi Pemerintah seperti Dep. Perdagangan, Dep. Keuangan, Dep. Luar Negeri, Dep. Kehutanan, Dep. Kelautan dan Perikanan, Bappenas, BKPM, Meneg BUMN, Perbankan dan beberapa pengusaha swasta.

Pertemuan tersebut juga dimaksudkan untuk mempromosikan potensi industri teh yang dimiliki PT. Perkebunan Nusantara VIII yang pada bulan Mei juga turut sebagai delegasi pada kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Timur Tengah.

 • INDONESIA-CHINA

20 Oktober 2009, Jakarta -- Hubungan Bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan China mengalami kemajuan pesat, terutama dalam hal pertukaran siswa dan pelatihan maupun alutsista serta di bidang industri pertahanan. Hal ini dikatakan Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin pada acara Dialog Bilateral Indonesia dan China, Senin (19/10) di kantor Dephan, Jakarta.

20 Oktober 2009, Jakarta -- Hubungan Bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan China mengalami kemajuan pesat, terutama dalam hal pertukaran siswa dan pelatihan maupun alutsista serta di bidang industri pertahanan. Hal ini dikatakan Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin pada acara Dialog Bilateral Indonesia dan China, Senin (19/10) di kantor Dephan, Jakarta. Dalam hal kerjasama bilateral, kedua belah pihak sepakat untuk menjajaki bentuk-bentuk kerjasama konkrit seperti pendidikan dan pelatihan untuk personel dan teknologi militer, seminar dan dialog bilateral antara kedua negara dalam bidang pertahanan, penelitian dan pengembangan, komunikasi medan, dan pengembangan industri pertahanan.

B. Kerjasama Multilateral

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009 Bab 8 tentang Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional.

Multi lateral adalah hubungan / Kerjasama yang dilakukan oleeh lebih dari dua Negara yang bersangkutan untuk mencapai suatu mufakat..

Multilateral adalah hubuingan politik yang dilakukan oleh dua negara atau lebih..

• Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Organisasi Konperensi Islam (OKI) dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konperensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22-25 September 1969, dan menyepakati Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan hak azasi manusia. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang diahadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antara negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. OKI saat ini beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia dan Afrika.

Pada pertemuan tingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (KTT) ke-10 di Putrajaya, Malaysia, 11-17 Oktober 2003, OKI sepakat untuk memulai upaya kongkrit dalam merestrukturisasi Sekretariat OKI terutama pada empat aspek: perampingan struktur, metodologi, peningkatan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia. KTT Luar Biasa OKI ke-3 di Mekkah, Arab Saudi pada 7-8 Desember 2005 telah mengakomodir keinginan tersebut dan dituangkan dalam bentuk Macca Declaration dan OIC 10-years Program of Actions yang meliputi restrukturisasi dan reformasi OKI, termasuk perumusan Statuta OKI baru yang diharapkan dapat dilaksanakan sebelum tahun 2015.

• G-15

Pada KTT ke-9 Gerakan Non Blok (GNB) di Beograd bulan September 1989, 15 negara berkembang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Kelompok Tingkat Tinggi untuk Konsultasi dan Kerjasama Selatan-Selatan (Summit Level Consultative Group on World Economic Crisis and Development/SLCG) yang kemudian lebih dikenal dengan nama G-15. Meskipun diumumkan pada kesempatan KTT GNB, G-15 secara organisasi bukan bagian dari GNB.

G-15 bertujuan sebagai wadah kerjasama ekonomi dan pembangunan negara-negara berkembang yang terdiri dari Aljazair, Argentina, Brazil, Chile, Kolombia, India, Indonesia, Iran, Jamaika, Kenya, Malaysia, Mesir, Meksiko, Nigeria, Peru, Senegal, Sri Lanka, Venezuela dan Zimbabwe. G-15 diharapkan dapat mendayagunakan potensi kerjasama diantara negara berkembang. Melalui peningkatan kerjasama Selatan-Selatan tersebut pada gilirannya akan menunjang kredibilitas negara-negara berkembang dalam upayanya untuk mengaktifkan kembali dialog Utara-Selatan. G-15 juga dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan kepentingan negara berkembang dalam forum G-20.

Untuk mencapai tujuannya, G-15 telah mencanangkan berbagai macam proyek pembangunan dan kerjasama teknis dalam berbagai bidang antara lain di bidang perdagangan, usaha kecil dan menengah (SME’s), energi, pertambangan, investasi, pembiayaan perbankan dan perdagangan, teknologi informasi, pertanian, pendidikan, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia.

Pada KTT ke-3 G-15 pada tanggal 11-14 September 2006, di Havana, Cuba, telah dilakukan serah terima keketuaan G-15 dari Aljazair kepada Iran. KTT tersebut telah menyepakati sebuah Joint Communique yang memuat komitmen bersama negara-negara anggota G-15 dalam menghadapi berbagai tantangan global, meningkatkan kerjasama di berbagai bidang dan upaya revitalisasi dan konsolidasi internal sehingga kerjasama G-15 lebih efektif dalam membantu pembangunan negara-negara anggota.

Indonesia melihat bahwa G-15 memiliki berbagai potensi dalam meningkatkan kerjasama saling menguntungkan antar negara anggotanya, antara lain karena sebagian besar negara anggota G-15 memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah, dan beberapa diantaranya merupakan negara yang tingkat ekonominya relatif sudah sangat berkembang dengan beragam kemajuan di bidang industri, infrastruktur dan teknologi. Keuntungan G-15 yang lain adalah beberapa negara anggotanya telah memiliki atau menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga negara maju seperti OECD dan G-8, maupun dengan kelompok regional lainnya yang terlibat dalam pembuatan kebijakan ekonomi global, dimana hal ini sangat menguntungkan secara ekonomi bagi kepentingan organisasi umumnya dan Indonesia khususnya.

• South Centre

South Centre (SC) merupakan lembaga antar pemerintahan negara berkembang yang didirikan berdasarkan perjanjian (Treaty) yang berlaku sejak tanggal 31 Juli 1995, dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. SC memiliki fungsi sebagai lembaga kajian (think thank) yang mandiri dengan kegiatan utamanya melakukan kajian-kajian mengenai isu-isu internasional yang menjadi kepentingan negara-negara berkembang. SC juga memiliki status sebagai Peninjau (Observer) di Perserikatan Bangsa Bangsa dan diberbagai badan-badan internasional pembangunan lainnya.

SC didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan solidaritas dan saling pengertian diantara negara anggota; mengembangkan berbagai bentuk kerjasama Selatan-Selatan; mengkoordinasikan pandangan dan pendekatan yang terintegrasi diantara negara-negara berkembang mengenai isu-isu ekonomi, politik, dan isu strategis global lainnya di berbagai fora internasional; serta meningkatkan saling pengertian antara negara berkembang dan negara maju, dan mendorong kerjasama Utara-Selatan yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan.

• Colombo Plan

Colombo Plan didirikan tahun 1951, pada awalnya bernama “Colombo Plan for Cooperative Economic Development in South and Southeast Asia”. Kini Colombo Plan, yang semula beranggotakan 7 negara anggota Persemakmuran, telah berkembang menjadi suatu organisasi internasional dengan 25 negara anggota terdiri dari negara berkembang dan negara maju yaitu, Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Fiji, India, Indonesia, Iran, Jepang, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Myanmar, Nepal, Selandia Baru, Pakistan, Papua New Guinea, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam.

Seiring dengan perkembangan tersebut, nama Colombo Plan juga berubah menjadi “The Colombo Plan for Cooperative Economic and Social Development in Asia and Pacific” untuk mencerminkan komposisi geografis keanggotaan dan ruang lingkup aktifitasnya yang semakin luas. Pada saat ini fokus kegiatan Colombo Plan adalah pembangunan sumber daya manusia di kawasan Asia dan Pasifik. Indonesia menjadi anggota Colombo Plan tahun 1953.

Tujuan utama Colombo Plan adalah mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara anggota, memajukan kerjasama teknik serta membantu alih teknologi antar negara anggota, memfasilitasi transfer dan berbagi pengalaman pembangunan antar negara anggota sekawasan dengan penekanan pada konsep kerjasama Selatan-Selatan.

• Kelompok 77 dan China

Kelompok 77 dibentuk pada tanggal 15 Juni 1964 melalui pengesahan Joint Declaration dari 77 anggota negara berkembang pada saat berlangsungnya sidang Sesi Pertama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) di Jenewa. Sampai saat ini, Kelompok 77 dan China telah beranggotakan 133 negara.

Kelompok 77 dan China merupakan forum yang memiliki tujuan utama untuk mendorong kerjasama internasional di bidang pembangunan. Pada perkembangannya Kegiatan Kelompok 77 dan China ditujukan tidak saja untuk memberikan dorongan dan arah baru bagi pelaksanaan kerjasama Utara-Selatan di berbagai bidang pembangunan internasional, akan tetapi juga dimaksudkan untuk memperluas kerjasama dalam memantapkan hubungan yang saling menguntungkan dan saling mengisi antara sesama negara berkembang melalui Kerjasama Selatan-Selatan.

•Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. Namun, Sidang Majelis Umum yang pertama baru diselenggarakan pada 10 Januari 1946 di Church House, London yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 51 negara. Saat ini terdapat 192 negara yang menjadi anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam PBB menyatakan independensinya masing-masing.

Sejak didirikan pada tahun 1945, negara-negara anggota PBB berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak, dan Hak Azasi Manusia. Dengan karakternya yang unik, PBB dapat mengambil sikap dan tindakan terhadap berbagai permasalahan di dunia internasional, serta menyediakan forum terhadap 192 negara-negara anggota untuk mengekspresikan pandangan mereka, melalui Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Hak Azasi Manusia, dan badan-badan serta komite-komite di dalam lingkup PBB. Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007.

Ruang lingkup peran PBB mencakup penjaga perdamaian, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, PBB juga menanganii berbagai permasalahan mendasar seperti pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan perlindungan pengungsi, bantuan bencana, terorisme, perlucutan senjata dan non-proliferasi, mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan sosial, kesehatan, upaya pembersihan ranjau darat, perluasan produksi pangan, dan berbagai hal lainnya, dalam rangka mencapai tujuan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk dunia yang lebih aman untuk ini dan generasi mendatang.